BILL OF LADING
Berdasarkan sumber dari https://pttci.wordpress.com/2011/10/27/apa-itu-bl-bill-of-lading/ Bill of Lading (B/L) adalah surat tanda terima barang yang telah dimuat di dalam kapal laut yang juga merupakan tanda bukti kepemilikan barang dan juga sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut.
BL / Bill of Lading merupakan surat / bukti
pernyataan yang telah disetujui berisikan suatu muatan telah ditotal jumlahnya
diatas kapal (setelah kapal selesai melakukan pemuatan diatas kapal) dan telah
disetujui oleh pihak penjual (Shipper) dan pembeli (Buyer/Owner/Charter)
kebenarannya (penjelasan secara umum) yang tercantum ketentuannya didalam
contract
Banyak yang membingungkan, siapa sih penjual dan
pembeli tersebut?
Dalam proses jual dan beli barang dibidang ekspor dan
impor transportasi laut sangatlah sulit digambarkan siapa sebenarnya yang
memiki peran sebagai penjual dan penerima baran, namun pertama kita harus
mengetahui dahulu siapa saja peran yang terlibat dan bagaimana adanya suatu
jual dan beli muatan / cargo / suatu barang dapat terjadi.
PIHAK PIHAK TERKAIT DALAM BILL OF LADING :
1. Shipper : Pemilik / Penjual / yang memproduksi muatan / cargo
2. Buyer : Pembeli barang / Penerima
barang
Buyer dapat menjadi pihak yang hanya sebagai pembeli,
namun tidak mempunyai kapal untuk mengambil barang tersebut, sehingga ia harus
bekerja sama dengan charter dan shipowner untuk memperoleh barang yang sesuai
dengan kapal yang dapat mengangkut. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan
Buyer dapat menjadi Charter secara langsung / yang mencharter kapal ataupun
menjadi Shipowner yang mempunyai kapal.
3. Consignee : Penerima barang / Pembeli barang
yang dapat bekerja sama dengan buyer (bisa jadi barang dapat dijual lagi oleh
si pembeli)
4. Notify Party : Pihak - pihak yang
bersangkutan dengan pihak consignee/penerima barang untuk pembagian barang
ataupun pencairan BL (contohnya Pembeli lain yang bekerja sama / Bank yang ada
di negara pembeli).
5. Charter : Pihak yang menyewa kapal /
dapat menjadi Broker yaitu pihak ke 3 yang menyewakan kapal pada buyer, karna
mempunyai rekomendasi / relasi dengan shipowner.
6. Broker : Pihak ketiga yang menyewakankan kapal pada si
pencharter.
*Buyer /
pembeli dapat menjadi charter / shipowner (yang mempunyai kapal)
*Shipper /
penjual dapat menjadi charter / Shipowner (ketika biaya pengiriman ditanggung
terlebih dahulu oleh pihak penjual muatan)
Kemudian untuk lebih mudah saya akan membagi pihak -
pihak terkait dalam proses Bill of Lading dengan menggunakan nama sebagai
contoh perusahaannya agar dapat lebih mudah dimengerti
2. Diawali pada perjanjian antara pihak owner ship
(Blue Marine Company Limited) dan Buyer (Alfa Company) pada perencanaan sebuah
shipment / kedatangan kapal di Tanjung Priuk dan akan bongkar muatan di
Bangladesh.
Pihak Ownership bernama BLUE MARINE COMPANY
LIMITED dan suatu group charter dan sekaligus buyer bernama ALFA COMPANY
telah membuat perjanjian charter party di Singapore pada tanggal 8 Juni 2017.
*Perlu digaris bawahi ALFA COMPANY sebagai Charter
/ Buyer bukan berarti dia sebagai pihak yang membutuhkan muatan untuk ia
pakai, tapi ia telah bekerja sama dengan pihak yang berada di Bangladesh
sebagai pembeli yang membutuhkan muatan tersebut sebagai consignee / penerima
barang bernama MERMAID COMPANY LTD dan telah bekerja sama dengan 2 pihak
Notify party
- UNITED OF POSEIDON KINGDOM OILS LTD, BANGLADESH
(sebagai Pembeli Lain)
- dan PASSION
BANK LTD., BANGLADESH (Sebagai Bank)
sehingga beban charter kapal dan harga total muatan
yang diangkut menjadi tanggung jawab Consignee nantinya setelah kapal sampai
pelabuhan bongkar di Bangladesh
a. SHIPPER : PT. SHIPPER COCONUT OIL : Yang
mempunyai muatan berupa Minyak Kelapa
b. CHARTER : ALFA COMPANY : Pihak yang mencharter
kapal pada pihak shipowner
c. SHIPS OWNER : BLUE MARINE COMPANY LIMITED
MARUNDA, JAKARTA, INDONESIA : Pihak Pemilik Kapal
d. CONSIGNEE : MERMAID COMPANY LTD. : Pihak
yang membeli dan menerima barang
e. NOTIFY PARTY :
- UNITED OF POSEIDON KINGDOM OILS LTD, BANGLADESH.
2. Isi dari BL yang akan di ajukan kepada 3 pihak
antara Shipper, Charter dan Ownership berisikan angka jumlah total cargo dan
muatan setelah selesai pemuatan.
Bagaimana proses munculnya BL itu sendiri?
3. BL disiapkan oleh pihak agent (Local Agent yang menerima Shipping Instruction sebagai dasar untuk membuat BL) di pelabuhan muat.
Kemudian General Agent yang berkoordinasi dengan owner / charter memastikan apakah BL sudah sesuai atau belum. Jika sudah General Agent akan menginformasikan pada Local Agent untuk dapat berkoordinasi dengan Shipper sehingga BL dapat di issue (diterbitkan) dan di release (diserahkan pada Shipper).
Setelah di issue dan di release, BL akan diterima oleh General Agent dari Local Agent untuk dapat di serahkan kepada Owner / Charter.
Yang nantinya BL tersebut adalah syarat untuk membongkar muatan di pelabuhan bongkar.
Kemudian General Agent yang berkoordinasi dengan owner / charter memastikan apakah BL sudah sesuai atau belum. Jika sudah General Agent akan menginformasikan pada Local Agent untuk dapat berkoordinasi dengan Shipper sehingga BL dapat di issue (diterbitkan) dan di release (diserahkan pada Shipper).
Setelah di issue dan di release, BL akan diterima oleh General Agent dari Local Agent untuk dapat di serahkan kepada Owner / Charter.
Yang nantinya BL tersebut adalah syarat untuk membongkar muatan di pelabuhan bongkar.
Jadi kapal ga bisa berlayar kalo BL belum ada?
4. Secara teoritis yang biasa saya baca pada buku
pelayaran , BL akan di bagi menjadi 3 (Untuk ditaruh diatas Kapal, untuk
Shipper dan untuk Si Pembeli)
Pada kenyataannya sesuai dengan perjanjian dan
kondisi langsung dilapangan, yang seringkali menimbulkan beberapa potensi yang
menyebabkan lamanya kapal di pelabuhan muat sehingga menimbulkan adanya
tambahan biaya pada biaya tambat, menyebabkan proses persetujuan BL dapat
dilakukan setelah kapal berangkat agar biaya tambat / biaya sandar pada kapal
tidak bertambah
Kecuali ada request kalau BL harus ada 1 yang
diletakan diatas kapal dengan status telah di issue dan direlease pada shipper.
Lalu bagaimana proses BL jika tidak dapat dibawa oleh
kapal?
5. Proses BL nantinya terjadi melalui email antara
Agent sebagai mediator antara Shipper, Charter dan Shipowner.
sampai nantinya ada keputusan untuk persetujuan BL
tersebut.
Untuk Berikut saya akan update pengembangan BL
selanjutnya, dan dibawah ini saya informasikan bagaimana mengisi langsung Bill of Lading, Semoga bermanfaat ^^
--------------------------------------------------
TANKER BILL OF LADING
(BL untuk kapal Tanker) B/L NO: ACH0117-TGP/CTG-01
B/L NO : Nomor dari Bill of Lading
1. ACH : Singkatan dari nama kapal ANCHORHEAD
2. 0117 : Nomor dari Voyage Kapal Tersebut
3. TGP : TANJUNG PRIOK (Pelabuhan tempat muat cargo)
4. CTG : CHITAGONG (Pelabuhan tempat bongkar)
5. -01 : Nomor dari BL (karna lampirannya hanya ada 1)
Shipped on board in apparent good order and condition by (shipper) PT. SHIPPER COCONUT OIL
MARUNDA, JAKARTA, INDONESIA (Nama Shipper yang mempunyai muatan yang akan dimuat dikapal)
on board the tanker MT. ANCHORHEAD V01/17 (Nama kapal) at the port of TANJUNG PRIOK, INDONESIA (Pelabuhan Muat)
where of CAPT. BUDIMAN BAIK (Nama Captain) is the Master, to be delivered to the port of CHITTAGONG, BANGLADESH (Pelabuhan bongkar / Pelabuhan tujuan setelah muat di Tanjung Priok)
Consignee / Order of TO THE ORDER OF MERMAID COMPANY LTD., DHAKA MAIN BRANCH, DHAKA, BANGLADESH (Penerima / Pembeli muatan)
Notify: UNITED OF POSEIDON KINGDOM OILS LTD , DHAKA, NARAYANGONJ, BANGLADESH AND PASSION BANK LTD., DHAKA MAIN BRANCH, DHAKA, BANGLADESH (NOTIFY PARTY, PARTY yang termasuk menjadi pihak yang melakukan perjanjian sebagai pembeli / buyer dengan Mermaid Company LTD)
A quantity in bulk said by the shipper to be:
COMMODITY QUANTITY
(Name of Product) (lbs / tons / barrels / gallons)
REFINED BLEACHED DEODORISED PALM OLEIN, IN BULK 8,999.975 MT
(NAMA JENIS MUATAN) (JUMLAH MUATAN PADA BL FIGURE)
1) THIS LC NO. 21947234923203 AND DATE 14-06-2017 (NOMOR DAN TANGGAL LC)
2) L/C AUTHORIZATION FORM NO.11011100
CLEAN ‘SHIPPED ON BOARD’
‘FREIGHT PREPAID’
OCEAN CARRIAGE STOWAGE : 1P, 1S, 2P, 2S, 3P, 3S, 4P, 4S, 5P & 5S
(Stowage Plan, rencana muat di palka)
The quantity, measurement, weight, gauge, quality, nature and value and actual condition of the cargo unknown to the Vessel and the Master, to be delivered at the port of discharge or so near thereto as the Vessel can safely get, always afloat upon prior payment of freight as agreed.
This shipment is carried under and pursuant to the terms of the Charter dated 06/08/2017 (Bulan 6, Tanggal 8, Tahun 2017, waktu ini merupakan tgl perjanjian pada saat charter disetujui) Month / Day / Year
at SINGAPORE (Tempat perjanjian Charter Party) between BLUE MARINE COMPANY LIMITED (OWNER SHIP)
and ALFA COMPANY (Charerter) as Charterer, and all terms whatsoever of the said Charter except the rate and payment of freight specified therein apply to and govern the rights of the parties concerned in this shipment. Copy of the Charter may be obtained from the Shipper or Charterer. The freight is earned concurrent with loading, ship and/or cargo lost, or not lost or abandoned.
The Owner shall have an absolute lien on the cargo for all freight, deadfreight, demurrage/detention and costs/expenses including attorney’s fees, of recovering the same, which lien shall continue after delivery of the cargo into the possession of the Charterer, or of the holders of any bills of lading covering the same, or of any storageman. In the event the charter party is not sufficiently incorporated above, any and all disputes arising out of this bill are to be arbitrated in London or New York, at Owner’s/Carrier’s option, subject to the Exxonvoy 84 arbitration clause.
If this Bill of Lading is a document of title to which the Carriage of Goods by Sea Act of the United States, approved April 16, 1936 or similar legislation giving statutory effect to the International Convention for the Unification of Certain Rules relating to Bills of Lading at Brussels of August 25, 1924, applies by reason of the port of loading or discharge being in territory in which the said Act or other similar legislation is in force, this Bill of Lading shall have effect subject to the provisions of the said Act or other similar legislation, as the case may be, which shall be deemed incorporated herein, and of its responsibilities or liabilities under said Act or other similar legislation. If any term of this Bill of Lading is repugnant to the said Act or other similar legislation as so incorporated, such terms shall be void to that extent but no further. The contract of carriage evidenced by this Bill of Lading is between the shipper, consignee and/or owner of the cargo and the owner or demise charterer of the vessel named herein to carry the cargo described above. It is understood and agreed that, other than said shipowner or demise charterer, no person, firm or corporation or other legal entity whatsoever, is or shall be deemed to be liable with respect to the shipment as carrier, bailee or otherwise in contractor in tort. If, however, it shall be adjudged that any other than said shipowner or demise charterer is carrier or bailee of said shipment or under any responsibility with respect thereto, all limitations of or exonerations from liability and all defenses provided by law or by the terms of the contract of carriage shall be available to such other.
In Witness Whereof, the Master has signed NON NEGOTIABLE (Permintaan untuk diterbitkan Non Negotiable BL sebagai tujuan Custom / Bea Cukai, biasanya permintaan ini diminta oleh Principal) Bills of Lading of this tenor and date, one of which being accomplished, the others will be void.
Dated at TANJUNG PRIOK, INDONESIA this 27th (tgl penyelesaian muat / Loading) day of JUNE 2017
____________________________________
AS AGENT FOR AND ON BEHALF OF
THE MASTER CAPT. BUDIMAN BAIK